Jumat, 16 November 2018

Komisi I DPRD Jabar Bahas Perubahan Raperda Susunan Perangkat Daerah

E-NewsIndonesia - Rapat Kerja Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat dengan Pakar Tata Negara, Biro Hukum Dan HAM dan Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat membahas tiga raperda diantaranya perubahan atas raperda no. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Ruang Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Kamis (15-11/2018).

Wakil ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir.Sri Budihardjo Herman (SBH) menyebutkan, keberadaan BKPPW (Badan Kordinasi Pemerintah Provinsi Wilayah) atau yang dulu disebut Bakorwil sebenarnya masih dibutuhkan secara organisasi karena dinilai sangat membantu Pemerintah Provinsi Jawa Batat. 

Namun dengan adanya PP no. 18 Tahun 2016 dan Perda no. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah harus menjalankan peraturan tersebut dan meniadakan BKPPW.

"Sebenarnya masih diperlukan guna membantu pemerintah Provinsi. Namun dengan adanya PP tersebut BKPPW dihapuskan. Bahkan dalam APBD tahun 2019 sudah tidak ada alokasi anggaran" jelas SBH kepada e-newsindonesia.com

Sementara, perwakilan dari Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Lilis mengatakan, dilihat dari fungsinya pemerintah pusat sudah menyiapkan antisipasi dari penghapusan BKPPW tersebut. 

"Kita akan melihat peraturan diatasnya atau turunannya dan penghapusan ini (BKPPW) tidak akan mengganggu para penjabatnya sudah diatur dalam PP tersebut," tukas Lilis.(Ach/Is)

Utama

Barisan Partai Perindo Sliyeg Siap Menangkan SHOLAWAT

Indramayu - Barisan Relawan Perindo (BARINDO) mengadakan sosialisasi pemenangan paslon SHOLAWAT (Sholihin-Ratnawati) di desa Gadingan Sliyeg...