Rabu, 20 Juni 2018

Demokrat: Jangan Jadikan Kebijakan Zaman SBY "Yurisprudensi Politik"

E-NewsIndonesia - Pengangkatan Komjen Pol M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat membuat Partai Demokrat dan Istana berseteru. Setelah Staf Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin menjawab kritikan Demokrat bahwa ada anggota TNI yang jadi Pj Gubernur di era Susilo Bambang Yudhoyono(SBY).

Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, menjelaskan saat SBY menunjuk Mayjend TNI Tanribali Lamo sebagai Pj gubernur, statusnya sudah menjadi PNS. Tantribali Lamo saat ditunjuk, sudah menjabat sebagai Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik di Kemendagri.

"Tanri Bali sudah alih status, dari TNI menjadi PNS dengan menjadi Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik di Kemendagri, baru kemudian diangkat jadi Plt Gubernur. Setia Purwaka juga sebelumnya sudah alih status jadi PNS menjadi Irjend di Kementrian Informasi dan Teknologi baru kemudian diangkat jadi Plt. Gubernur Jatim. Jadi berbeda dengan M. Iriawan ini," jelas Jansen

Terkait Carlo Brix Tewu menurut Jansen walau pada masa itu tidak diributkan karena publik belum ngeh, itu juga salah. 

"Jangan karena itu tidak ketahuan, maka diulang lagi. Ini sama dengan logika: Maling tidak ketangkap, berikutnya maling lagi, masak jadi dibenarkan. Ya tetap harus ditangkaplah, karena itu salah," lanjutnya

Jansen mengatakan jangan disama-samakan apalagi dijadikan "yurisprudensi politik" kebijakannya di zaman SBY oleh Jokowi. Zaman sekarang sudah copy paste namun salah prosesnya. 

"Jaman SBY itu semua kebijakannya penuh pertimbangan, terukur dan prudent. Jadi apa yang disampaikan Ali Muktar ini ngingau, menggambarkan ketidakmengertiannya dan dangkalnya pengetahuannya," tukas Jansen.(Ach)

Utama

PP Muhammadiyah Apresiasi Partai Demokrat Yang Terus Bangun Komunikasi dan Dengarkan Suara Rakyat

Jakarta : Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali melanjutkan silaturahmi politiknya. Setelah sebelumnya mengunjun...