Sabtu, 19 Mei 2018

KPK Tetapkan Korporasi Sebagai Tersangka Delapan Proyek Kabupaten Kebumen

E-NewsIndonesia - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif (kanan) didampingi Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan kepada media terkait penetapan dan pengembangan tersangka dan kasus terbaru di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (18/5-2018). 

Hasil pengembangan kasus yang melibatkan Bupati Kebumen, KPK telah menetapkan PT Tradha sebuah korporasi yang pertama sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada kurun waktu 2016-2017 untuk memenangkan delapan proyek di Kabupaten Kebumen dengan total nilai proyek Rp51 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan PT PR atau PT TRADHA yang milik Bupati Kebumen nonaktif Mohammad Yahya Fuad sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang.

"Dengan meminjam lima 'bendera' perusahaan lain untuk menyembunyikan atau menyamarkan identitas sehingga seolah-olah bukan PT TRADHA yang mengikuti lelang," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Mohammad Yahya Fuad (MYF) sebagai tersangka suap dan gratifikasi terkait dengan kasus pengadaan barang dan jasa dana APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016.

Pengembangan penyidikan, KPK menemukan fakta-fakta dugaan tersangka Mohammad Yahya Fuad selaku pengendali PT PR atau PT TRADHA, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pengadaan proyek di Pemkab Kebumen.

Hal tersebut, dilakukan dengan tujuan menghindari dugaan tindak pidana korupsi berupa benturan kepentingan atau conflict of interest dalam pengadaan sesuai Pasal 12i Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. 

KPK kemudian menemukan dugaan tindak pidana pencucian uang dalam hubungannya dengan perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukkan pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi.

Laode menyatakan dugaan penerimaan suap, gratifikasi, dan benturan kepentingan dalam pengadaan tersebut diduga sebagai tindak pidana asal dalam penyidikan ini atau predicate crime dalam penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka PT PR atau PT TRADHA.

PT PR atau PT TRADHA disangkakan melanggar pasal 4 dan/atau pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh PT TRADHA, antara lain pertama, pada kurun 2016-2017 diduga PT TRADHA menggunakan "bendera" lima perusahaan lain untuk memenangkan delapan proyek di Kabupaten Kebumen pada kurun 2016-2017 dengan nilai total proyek Rp51 miliar. 

"Kedua, selain itu, PT TRADHA juga diduga menerima uang dari para kontraktor yang merupakan fee proyek di lingkungan Pemkab Kebumen setidaknya senilai sekitar Rp3 miliar seolah-olah sebagai utang," ungkap Laode.

Ketiga diduga uang-uang yang didapat dari proyek tersebut, baik berupa uang operasional, keuntungan dalam operasional, maupun pengembangan bisnis PT TRADHA kemudian bercampur dengan sumber lainnya dalam pencatatan keuangan PT TRADHA.

Sehingga memberikan manfaat bagi PT TRADHA sebagai keuntungan maupun manfaat lainnya untuk membiayai pengeluaran atau kepentingan pribadi MYF. Baik pengeluaran rutin seperti gaji, cicilan mobil, maupun keperluan pribadi lainnya. 

"penyidik akan terus menelusuri jika ada informasi dugaan penerimaan atau pengelolaan uang hasil korupsi lainnya. lni merupakan penyidikan pencucian uang pertama yang dilakukan KPK dengan pelaku korporasi," tukas Laode

KPK berharap proses hukum ini dapat menjadi bagian dari penguatan upaya pemberantasan korupsi kedepan. Khususnya untuk memaksimalkan asset recovery.(E-01)

Utama

Dialog Dengan Pedagang Kaki Lima, Ketum AHY Luncurkan Gerakan Nasional Demokrat Bina UMKM

Jakarta : Di tengah pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir, banyak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terdampak. Usaha mereka sepi pembeli...