Rabu, 21 Maret 2018

Komisi III DPRD Kota Cirebon Minta RSUD Gunung Jati Selesaikan Permasalahan Jasa Pelayanan

E-NewsIndonesia - Setelah hearing dengan RSUD Gunung Jati Cirebon terkait permasalahan jasa pelayanan RSUD Gunung Jati, Komisi III DPRD Kota Cirebon adakan sidak berkaitan dengan hal tersebut sekaligus mempererat silaturahmi dengan RSUD Gunung Jati Cirebon beberapa waktu lalu.

Rombongan DPRD Kota Cirebon dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon dr Doddy Ariyanto, mengunjungi Direktur Utama RSUD Gunung Jati Cirebon. Dalam pertemuannya, dr. Doddy Ariyanto menanyakan tentang perkembangan pembagian porsi jasa pelayanan.

" Pertemuan ini sebagai tindak lanjut dari rapat yang sudah diselenggarakan mengenai gejolak yang terjadi perihal jasa pelayanan di RSUD Gunung Jati, serta ingin mengetahui bagaimana kebijakan dari Direktur mengenai permasalahan tersebut, dan juga sebagai bentuk lebih mempererat silaturahmi Komisi III dengan RSUD Gunung Jati Cirebon ". Ujarnya

dr. Doddy Ariyanto pun menyarankan kepada Direktur untuk menyentuh dan dapat mengkomunikasikan dengan dokter spesialis, untuk menyamaratakan porsi jasa pelayanan kepada pegawai bagian bawah RSUD Gunung Jati.

"Kami Komisi III menyarankan kepada Direktur sebagai pimpinan tertinggi di RSUD Gunung Jati dapat menyentuh jajaran Dokter spesialis untuk dikomunikasikan perihal jasa pelayanan untuk menyamaratakan porsi jasa pelayanan kepada bagian bawah dan agar dikondisikan sesuai dengan porsi dan kinerja agar tidak menimbulkan gejolak di kemudian hari," tambahnya

Menurut Direktur RSUD Gunung Jati dr. Bunadi, akan siap melakukan penyesuaian jasa pelayananan yang nantinya dapat dilakukan evaluasi jika dinilai dari sisi manajemen terlalu tinggi akan disesuaikan. Sidak dihadiri pula oleh anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon diantaranya Syaifurohman, H. Sumardi, Jafarudin, Maria Apriliaswati dan Fitria Pamungkaswati.

Anggota Dewan dari Hanura mengatakan kepada e-newsindonesia.com tentang persoalan uang jasa pelayanan (  JP ) yang dianggap oleh pegawai RSGJ tidak transparan dan dirasa jauh dari asas kepatutan dalam pembagiannya menjadi dasar pemicu kisruhnya pegawai-pegawai RSGJ.

"Komisi lll bukan ikut mencampuri sisi teknis namun apabila kegaduhan terus menerus dikhawatirkan akan mengganggu pelayanan terhadap masyarakat," tutur Jafar selasa 20/3-2018 via sambungan selular

Menurutnya pegawai utamanya yang masih berstatus pegawai tidak tetap ( PTT ) akan bekerja ogah-ogahan atau malas kalau haknya tidak terpenuhi dengan baik.

"Kalau hak pegawai tidak terpenuhi tentu berimbas pada pelayanan. Ini akan menjadi tidak baik bila direksi tidak segera menyeleseikan kegaduhan yang ada," pungkas Jafar.(E01)

Utama

Demokrat Tawarkan Solusi Untuk Mengatasi Pandemi dan Krisis Ekonomi

Jakarta : Setiap tahun dalam rangka peringatan HUT Partai Demokrat (PD), Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PD selalu mengadakan acara besar yang me...