Sabtu, 17 Februari 2018

Dua Parpol Tidak Lolos Verifikasi, PKPI Berencana Tuntut KPU

E-NewsIndonesia - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Verifikasi Partai Politik peserta pemilu 2019. Rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi dan penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu 2019 dilaksanakan di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Sabtu 17/2-2018.

Sejumlah petinggi Partai hadir dalam acara ini. Terlihat Sekjen Golkar Lodewijk Frederick Paulus, Sekjen Nasdem Johnny G Palate, Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan dan lainnya.

Rapat pleno ini digelar terbuka dan dipimpin Ketua KPU RI Arief Budiman beserta Ketua Bawaslu Abhan dan Kepengurusan DKPP.

Arief mengatakan, penetapan partai politik sebagai hasil dari verifikasi faktual terhadap partai politik di tingkat pusat dan provinsi pada 28 hingga 30 Januari 2018.

Sedangkan verifikasi faktual tingkat kabupaten dan kota telah diselenggarakan pada 30 Januari hingga 2 Februari 2018.

"Penetapan ini berdasarkan status kepengurusan DPP, keterwakilan 30 persen perempuan dan domisili tetap kantor pada kepengurusan tingkat pusat dan daerah dari hasil verifikasi administrasi dan faktual" jelas Arief.

Sebanyak 16 parpol telah dilakukan verifikasi,  terdiri dari 12 parpol lama dan 4 parpol baru sudah menjalani proses verifikasi di tingkat kepengurusan pusat, kepengurusan provinsi, dan kepengurusan kabupaten/kota.

Ke-16 parpol tersebut adalah PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Demokrat, Nasdem, Hanura, PKS, PAN, PPP, PKPI, PBB, Perindo, PSI, Partai Garuda, dan Partai Berkarya.

Dua Parpol lama dinyatakan tidak lolos verifikasi yakni PBB dan PKPI. Parpol yang lolos 12 Parpol lama dan 4 Parpol baru pun dinyatakan berhak mengikuti pemilu 2019 mendatang.

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), karena merasa dirugikan dalam pelaksanaan verifikasi faktual. Ketua Umum PKPI Abdullah Mahmud Hendropriyono mengatakan kecewa dengan kinerja KPU.

“Saya merasa prihatin dan menyesalkan kinerja KPU di sejumlah daerah, yang dalam melakukan verifikasi faktual tidak profesional,” ujar Hendro

Terkait dengan itu, PKPI mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu 2019 kepada Bawaslu RI. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu menyampaikan pihaknya sudah mengirimkan berkas permohonan penyelesaian sengketa tersebut ke Bawaslu RI.

Sementara itu Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan sudah dari awal merasa yakin kalau partainya pasti lolos.

"Kami di pusat 100%, Provinsi 100%, kabupaten 100% menurut kami," tutur Hinca sesaat sebelum pengumuman.

Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat ini berharap partainya akan mendapat nomor urut 9. Pengambilan nomor urut sendiri akan dilaksanakan hari Minggu 18/2-2018.(E01/Ist)

Utama

Naik Kendaraan Tak Pakai Masker, Dendanya Bisa Sampai Rp 1 Juta!

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Saat PSBB ini, masyarakat tetap dianjurk...