Selasa, 30 Januari 2018

KPU Kota Cirebon Sosialisasikan Masa Kampanye

E-News Indonesia - KPU Kota Cirebon, mengadakan kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon di Media Massa pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Rabu 27 Juni 2018, bertempat di Aula KPU Kota Cirebon, Jl. Palang Merah No 6 - Cirebon, Selasa (30/1/18).

Acara dibuka oleh Ketua KPU Kota Cirebon, Emirzal Hamdani, SE., Ak didampingi oleh Anggota KPU Kota Cirebon, diantaranya Moh. Arief, S. Sos, M. Iwan Setiawan, SH serta Dita Hudayani, SH. 

Dilanjutkan penyampaian materi oleh Anggota KPU Kota Cirebon, Koordinator Pengawasan Isi Siaran KPID Jawa Barat dan Anggota Dewan Pers yaitu Dita Hudayani, SH, Dr. H. Mahi M. Hikmat,  M. Si dan Jimmy Silalahi.

Peserta sosialisasi dalam pelaksanaan kampanye adalah Media Massa yang ada di Kota Cirebon baik media radio, media cetak maupun media elektronik.Sosialisasi pelaksanaan kampanye pasangan calon di media massa pada pemilihan walikota dam wakil walikota kota cirebon

Ketua KPU menjelaskan rangkaian pilkada, 12 Februari penetapan paslon, 13 Februari penentuan no urut, 15 Februari deklarasi damai. Sedangkan tentang iklan ia menjelaskan biayaa iklan kalo 2013 seluruhnya dari pasangan calon. Sedangkan 2018 biaya iklan dari KPU kota Cirebon.

"Iklan yang dimuat tahun 2013 lalau murni dari pasangan calon namun untuk 2018 pembiayaan dari KPU lewat dana dari Pemkot Cirebon," jelas Emir

Ketentuan lainya selama masa kampanye hanya 1 kali melakukan rapat akbar. Baliho bilboard video tron maksimal 5/kota. Alat peraga kampanye yang diproduksi dari paslon hanya 150% dari yang sudah dilakukan oleh KPU.

Semwntara Dita Hudayani SH menjelaskan, iklan kampanye hanya 14 hari dari 10-23juni. Masa kampanye 15 feb -23 juni 2018.

"Iklan terdiri dari 4 media cetak, 2 tv, 11 radio. Jumlah tayang durasi ditentukan KPU. TV 30" Radio 60 " cetak, TV 10 spot /hari/tv/perpaslon, Radio 10 spot /hari/ radio/paslon," jelas Dita

Sementara itu pengawas siaran KPID Jabar menjelaskan bahwa pada pilkada 2015 ada media yang menayangkan iklan pada masa tenang. 2018 hajat pemiku besar karena ada pilgub dan pilkada di 16 daerah.

Ia berharap agar tidak ada lagi pelanggaran oleh paslon dan media. Apalagi mnggunakan masa tenang untuk beriklan.

"Utamakan juga iklan untuk media lokal, jangan sampai iklan hanya di media nasional namaun media lokal tidak mendapatkan porsi," pungkas Hikmat.(E05(

Utama

Dialog Dengan Pedagang Kaki Lima, Ketum AHY Luncurkan Gerakan Nasional Demokrat Bina UMKM

Jakarta : Di tengah pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir, banyak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terdampak. Usaha mereka sepi pembeli...