Jumat, 29 Desember 2017

Pembangunan Makam Modern Cirebon Berpolemik

E-News Indonesia – Warga Desa Patapan keberatan dengan adanya pembangunan makan modern oleh PT. Pagoda, apalagi belum mengantongi izin dari 3 Desa.

Masyarakat menilai ada arogansi Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam proses pembangunan makam.

Agus Arahim (39) salah satu warga yang merasakan keberatan dengan adanya makam tersebut mengatakan, aturan yang ada harus benar-benar ditegakan dengan sebenar-benarnya.

"Pasalnya, sepengetahuan saya dalam pelaksanaan pembangunan itu belum ada izin warga Desa Sampiran, Patapan dan Ciperna," ungkap Agus

Tanggal 1 Juni 2016 yang lalu mereka demo sampai kedua, ketiga sudah. Kemudian ditindaklanjuti audiensi dengan Bappeda dengan warga bersama LSM Brigade 08, tapi ditengah perjalan tidak konsisten untuk mengawalnya.

Dirinya bersama warga lainnya sudah mengirim surat ke Kemendagri dengan tembusan surat ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Ombudsman RI.

"Hingga saat ini belum menerima balasan atas surat tersebut. Selain itu, Bupati melakukan hal yang sama dengan mengirimkan surat untuk meminta petunjuk dan arahan ke Kemendagri. Namun demikian, warga belum mengetahui akan petunjuk dan arahan," lanjutnya

 Surat dari warga pun hingga saat ini belum ada balasannya.

“Kami berupaya meminta audiensi dengan Bupati, tapi tidak direspon sama sekali,” ujarnya

Harapan warga, yaitu meminta kepada pemerintah daerah agar peraturan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Jangan menyalahgunakan wewenang, hingga akhirnya peraturan pun dilanggar. 

Pemerintah daerah dinilai warga sudah melaksanakan kebijakan dengan cara arogansi.

Sementara itu salah satu pengurus Brigade 08 Bucek menerangkan, dalam ketentuan PP Nomor 9 Tahun 1987 dan Kepmendagri Nomor 26 Tahun 1989 tidak ada pemakaman modern atau mewah, hanya ada 3 jenis pemakaman TPU, TPBU, TPK.

"Jadi kalau di Indonesia ada pemakaman selain 3 itu termasuk Ilegal tidak terkecuali yang ada di Cirebon. Siapapun yang berkuasa harus diingatkan, ini NKRI bukan negara dongeng, NKRI punya peraturan dan perundang undangan, semoga para pemangku kepentingan sadar akan kewajibannya," jelas Bucek.(E01)

Utama

Berawal Kenalan di Aplikasi Kencan, Saat Bercinta Youtuber Dihabisi dan Dimutilasi Jadi 11

Jakarta - Polisi menemukan sosok mayat laki-laki diduga menjadi korban mutilasi di Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, Rabu sore, 16 S...