Kamis, 14 Desember 2017

Kang Hero Pimpin Komisi VII Kungker Ke Cirebon

E-News Indonesia - Tim Kunker Komisi VII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI E Herman Khaeron (Kang Hero) meninjau jaringan gas PT. PGN (Persero) di Kelurahan Harjamukti l kota Cirebon. 

Kegiatan ini dihadiri Perwakilan Dirjen Migas KESDM, Perwakilan SKK Migas, BPH Migas, Direksi PT.PGN (Persero), Kamis, 14 Desember 2017.

Selain meninjau lokasi jaringan PGN Kang Hero juga meninjau PLTU Sumur Adem Indramayu Jawa Barat dan dilanjutkan pertemuan dengan Dirjen Ketenagalistrikan KESDM RI dan Direksi PT.PLN (Persero). Serta mengunjungi mengunjungi PT. Pertamina Persero RU VI Balongan di Cirebon, Jawa Barat.

Beberapa waktu lalu Kang Hero menyikapi kebijakan pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerapkan satu harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tanah air jangan membuat kinerja Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN Migas) negatif.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Herman Khaeron mengatakan harus ada jalan keluar atau win-win solution terhadap institusi yang ditugaskan.

“Ya, tentu harus ada kebijakan khusus. Misalnya, untuk memenuhi program BBM satu harga, Pertamina ditugaskan membangun 155 titik depot. Dengan begitu tentu pasti beban Pertamina menjadi berat,” kata politisi senior Partai Demokrat tersebut

Kalau itu yang terjadi, lanjut wakil rakyat dari Dapil Jawa Barat IX ini, bisa-bisa kenerja keuangan PT Pertamina tidak bagus di mata publik termasuk oleh investor.

Sebab itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian terkait seperti ESDM harus menghitung ulang secara cermat, berapa sebenarnya beban satuan cost untuk bisa memenuhi program BBM satu harga ini,” jelas politisi partai berlambang Bintang Mercy ini

Karena itu, politisi senior Partai Demokrat ini menyarankan agar beban yang ditanggung PT Pertamina itu diberi subsidi atau fiskal. Bisa juga dibebankan kepada kementerian atau lembaga. “Kalau itu dilakukan, tentu korporasi atau BUMN akan survive,” kata Herman.

Selain soal beban penugasan, Kang Hero menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri (Permen), Pertamina juga mendapat tugas menjual BBM RON 88 dan Bio solar dengan harga tetap. 

“Kalau harga ICP naik, tentu saja hal itu menjadi beban Pertamina. Beban ini dianggap lost opportunity profit," pungkas Kang Hero

Sebelumnya Kementerian BUMN mengatakan, Pertamina menanggung kerugian dari penjualan BBM penugasan. Hingga akhir Juni 2017, kerugian ditaksir 957 juta dolar AS atau sekitar Rp 12 triliun.(Ist)

Utama

Berawal Kenalan di Aplikasi Kencan, Saat Bercinta Youtuber Dihabisi dan Dimutilasi Jadi 11

Jakarta - Polisi menemukan sosok mayat laki-laki diduga menjadi korban mutilasi di Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, Rabu sore, 16 S...