Selasa, 13 Oktober 2020

AHY Tegaskan Tuduhan Dirinya Dalangi Demo UU Ciptaker Sangat Menyakiti Hati Nurani Rakyat


Jakarta : Ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono  membaca headline Koran Tempo dan Kompas hari ini. Kedua harian nasional itu menyoroti tentang dugaan cacat formil dalam UU Cipta Kerja. Dugaan ini didasarkan pada Draf Final RUU Ciptaker yang dikabarkan berubah-ubah.

"Menurut @FPD_DPR, draf final yang seyogianya ditandatangani saat pengambilan keputusan tk. I (Baleg) & selanjutnya dibagikan kpd anggota DPR saat pengambilan keputusan tk. II (Paripurna), ternyata tdk dilakukan. Informasi ini juga dibenarkan anggota fraksi dari parpol lainnya," tulis AHY pada akun twitternya

Menurutnya tidak adanya kejelasan draf final RUU Ciptaker membuat “chaos informasi” di masyarakat. Antar Pemerintah/aparat & masyarakat saling tuding menyebarkan hoax, padahal rujukan “kebenaran informasi” itu pun belum ada. 

"Jadi, bagaimana kita menganggap berita yg beredar itu hoax atau bukan?"

AHY khawatir rakyat tenggelam dalam perang informasi & perang hoax. 

"Termasuk ada “akun bodong” yang menyerang diri saya pribadi dan @PDemokrat hanya karena kami berbeda pendapat. Disebar hoax, bahwa saya mendalangi demo UU Ciptaker. Alhamdulillah, rakyat kita cerdas. Tuduhan itu dibantah oleh berbagai elemen masyarakat yang melakukan penolakan UU Ciptaker," 

AHY tegaskan tuduhan tak bedasar dirinya mendalangi demo menolak UU ciptaker sudah menyakiti hati nurani rakyat.

"Saya tegaskan, tuduhan tak berdasar itu sangat menyakiti hati nurani rakyat, yang memang sungguh-sungguh ingin berjuang untuk kehidupannya yang lebih baik. Kita adalah negara demokrasi. Kita harus menghargai perbedaan pandangan dan pendapat. Penolakan @PDemokrat terhadap UU Ciptaker, dilakukan justru untuk menjaga negara ini agar tidak salah langkah. Sebagaimana penolakan Partai Demokrat terhadap RUU HIP," tegas AHY

Partai Demokrat sendiri tidak selalu berseberangan dengan pemerintah ada kalanya bersinergi.

"Sikap @PDemokrat yang mendukung UU No. 2/2020 tentang penanganan pandemi & penyelamatan ekonomi, adalah contoh sikap kami yang tidak asal berbeda dgn pemerintah. Ada kalanya kami menolak; ada kalanya kami mendukung. Semangat kami berlandaskan pada kepentingan rakyat, bangsa & negara," 

AHY  ke depan akan mendorong pemerintah untuk lakukan pengelolaan informasi & komunikasi dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya kepada apa yang pemerintah ingin sampaikan, tapi juga, harus berorientasi pada informasi apa yang ingin didengar & dibutuhkan masyarakat; sehingga, komunikasi berlangsung dua arah.

"Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya secara tertib. Jangan terprovokasi dan jangan bertindak anarkis. Patuhi juga protokol kesehatan yang berlaku saat ini. Utamakan keselamatan diri masing-masing dari bahaya pandemi Covid-19," tukas AHY pada twittnya.

AHY juga dorong pemerintah untuk dengarkan aspirasi masyarakat lewat upaya dialog & buka saluran komunikasi yang lebih baik. Bukan hanya kepada pihak yang dukung UU Ciptaker, tapi juga kepada pihak yang tolak UU Ciptaker. 

"Saya yakin, semangat kita sama; inginkan pertumbuhan ekonomi yg berkeadilan," tutup AHY

Senin, 12 Oktober 2020

Partai Demokrat Menerima Surat Pengunduran Diri Ferdinand Hutahaean


Jakarta - Ossy Dermawan, Kepala Badan Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat mengatakan kabar mundurnya politisi Ferdinand Hutahaean adalah benar.

Hal itu tertuang dalam rilis Bakomstra Partai Demokrat selasa 12 Oktober 2020 yang menyatak telah menerima surat pengunduran diri Ferdinand Hutahaean.

Secara pribadi, Ossy menyampaikan terima kasih kepada Ferdinand Hutahaean atas pengabdiannya selama berjuang bersama di Partai yang dipimpin oleh Ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu.

Selain itu, ia menyampaikan semoga Ferdinand mendapatkan kesuksesan yang sama dalam pengabdian yang baru di luar Partai Demokrat

Menurutnya, Ferdinand Hutahaean sebelum menjabat sebagai Kepala Biro (Kabiro) di bawah Departemen Energi, Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi yang diketuai oleh Rusda Mahmud.

"Posisi FH itu Kepala Biro di bawah Kepala Departemen Energi, Lingkungan Hidup, Riset, dan Teknologi atas nama Rusda Mahmud," katanya.

Partai Demokrat telah menerima surat pengunduran diri  Ferdinand Hutahaean, Kepala Biro Energi & Sumber Daya Mineral, Departemen VII DPP Partai Demokrat tanggal 12 Oktober 2020. Dalam surat tersebut,  Ferdinand Hutahaean menyatakan mengundurkan diri sebagai pengurus dan sekaligus sebagai kader Partai Demokrat. 

"Dengan telah diterimanya surat pengunduran diri ini, maka kami melanjutkan dengan proses administrasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku di internal Partai Demokrat," jelas Ossy

Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan kebersamaannya selama lebih kurang 4 tahun ini. 

"Semoga Saudara Ferdinand Hutahaean sukses menjalani aktivitasnya di medan pengabdian yang baru untuk nusa dan bangsa," pungkas Ossy

Ferdinand sendiri lebih memilih sebagai pendukung pemerintah dan berseberangan dengan Partai Demokrat yang menjadi oposisi.

Jumat, 09 Oktober 2020

Partai Demokrat Tolak RUU Ciptaker, Gelombang Fitnah & Hoax Datang Menerjang


 *PERNYATAAN PERS KABAKOMSTRA PARTAI DEMOKRAT*


*Partai Demokrat Tolak RUU Ciptaker, Gelombang Fitnah & Hoax Datang Menerjang*


Sehubungan dengan upaya fitnah dan berita bohong yang dilancarkan oleh akun-akun buzzer seperti @digeeembok, untuk mendiskreditkan Partai Demokrat (PD) dan Bapak SBY (Ketua MTP PD) terkait aksi besar buruh dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang menolak UU Ciptaker 8 Oktober 2020; Saya selaku Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, berpandangan perlu ada pernyataan pers untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya, dalam rangka memenuhi hak informasi publik yang didasari oleh kejujuran dan asas fair and balance, sebagai berikut:


1. Bahwa pernyataan Aksi dan Gerakan besar penolakan UU Ciptaker 8 Oktober 2020, diinisiasi dan didanai oleh Partai Demokrat atau Cikeas adalah *pernyataan fitnah dan hoax serta tidak berdasar*. Pernyataan tersebut juga melecehkan kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan, yang murni menyuarakan penolakan UU Ciptaker.


2. Bahwa jika ada pihak-pihak yang melancarkan fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar terhadap Partai Demokrat, maka *kami akan menempuh jalur hukum*. 


3. Bahwa benar Partai Demokrat melakukan penolakan terhadap RUU Ciptaker, sebagaimana yang disampaikan dalam pandangan mini fraksi, tanggal 3 Oktober 2020, dan juga disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 5 Oktober 2020. *Sikap berbeda tersebut merupakan hal biasa dalam demokrasi*. Sebagaimana Partai lain juga melakukan hal yang sama di parlemen, dalam konteks dan masalah yang berbeda.


4. Bahwa *sikap berbeda menolak UU Ciptaker* ini juga tidak hanya dilakukan oleh Partai Demokrat, melainkan juga *oleh Ormas seperti NU dan Muhammadiyah*, akademisi, LSM, Serikat Buruh, Organisasi Mahasiswa serta beberapa Kepala Daerah.


5. Bahwa sejak minggu sebelumnya, kami *sudah mendapat informasi dari media massa* tentang rencana aksi unjuk rasa para buruh dan mahasiswa tanggal 8 Oktober 2020, untuk itu DPP Partai Demokrat telah mengeluarkan Surat kepada para Ketua DPD dan DPC seluruh Indonesia nomor : 119/INT/DPP.PD/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020, perihal *arahan Ketua Umum* kepada seluruh *kader Partai Demokrat* untuk *tidak melakukan provokasi dan pengerahan massa*. Ini menjadi bukti bahwa &Partai Demokrat taat dan patuh pada konstitusi dan mematuhi hukum negara*.


6. Bahwa benar dalam arahan tanggal 7 Oktober 2020 itu, Ketua Umum juga meminta para anggota DPRD untuk menerima para pendemo di kantor DPRD nya masing-masing, dengan tujuan agar *aspirasi masyarakat bisa disalurkan dengan baik*, sehingga *para pendemo tidak melakukan tindakan anarkis* karena suaranya tidak tersalurkan.


7. Bahwa untuk melanjutkan perjuangan politik kami terkait UU Ciptaker ini maka pada tanggal 9 Oktober 2020, Fraksi Partai Demokrat telah mengirimkan Surat kepada Ketua DPR RI Nomor : FPD.155/DPR.RI/X/2020 perihal *Permohonan Permintaan Dokumen RUU Cipta Kerja*, karena pasca disahkannya RUU tersebut menjadi UU, *secara resmi Fraksi Partai Demokrat belum mendapatkan dokumen UU Ciptaker* yang telah disahkan tersebut. Padahal lazimnya, jika RUU tersebut akan disahkan menjadi UU, setiap Fraksi di DPR RI akan menerima dokumennya. Faktanya, banyak dokumen yang berseliweran di ruang publik namun tidak diketahui mana yang versi finalnya. Kami berniat untuk mempelajari dokumen final tersebut secara utuh, agar dapat diketahui substansinya secara lengkap dan jelas, pasal per pasal; dengan tujuan untuk tidak membuat chaos informasi yang dapat membingungkan publik sehingga menimbulkan kecurigaan masyarakat pada pemerintah.


8. Bahwa *Partai Demokrat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mencegah hoax dan penyesatan informasi* yang dapat mengancam stabilitas sosial, politik dan keamanan dalam negeri.


Demikian pernyataan ini kami buat kepada publik. Terima kasih atas perhatiannya.


Jakarta, 9 Oktober 2020


*Ossy Dermawan*

Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat

Ratnawati Mendukung Terwujudnya Desa Wisata Tani


Indramayu - dr. Hj. Ratnawati M.KKK calon wakil bupati Indramayu dari paslon SHOLAWAT mendukung terwujudnya desa wisata tani di Indramayu. 

Hal itu disampaikan ketika Ratnawati menghadiri undangan Para petani di Desa Segeran Kidul, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, yangbberharap agar desa mereka bisa menjadi desa wisata tani. 

"Membangun desa wisata tani adalah salah satu mimpi para petani di sini,’’ ujar salah seorang petani Desa Segeran Kidul, Taufik, Rabu (7/10).

Hal itu disampaikan Taufik kepada calon wakil bupati Indramayu, Ratnawati. Calon wakil bupati yang diusung PKB, Demokrat, PKS dan Hanura itu datang untuk memenuhi undangan para petani di desa tersebut, mulai dari petani jeruk, pisang, mangga dan padi.


Taufik menyatakan, mimpi untuk mewujudkan desa wisata tani itu tak hanya berskala kabupaten. Tapi juga berskala provinsi bahkan nasional. Sebab, desanya memiliki potensi yang besar untuk terwujudnya desa wisata tani.


"Jika desa wisata tani terwujud, maka para pengunjung nanti akan berdatangan," tutur Taufik.


Merespon aspirasi para petani tersebut, Ratnawati menyampaikan perasaan senang dan bangga. "Sudah pasti, sebagai cita-cita yang sangat mulia, terutama dalam kontek ikut membangun Indramayu yang lebih maju dan berkah, saya tak akan sia-siakan kepercayaan ini jika pada saatnya terpilih nanti. Mari kita sama-sama wujudkan mimpi besar ini," tegas Ratnawati.

Ratnawati menilai, peran para petani sangat besar dalam ikut menentukan nasib Indramayu kedepan. Terutama, dalam kontek menjadikan Indramayu sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

"Siapapun pemimpin Indramayu kedepan, wajib memberikan perhatian pada bidang pertanian. Apalagi, mau dikembangkan menjadi daerah wisata tani," tukas perempuan yang pernah dinobatkan sebagai dokter teladan tersebut.

Ratnawati menambahkan, jika kelak Allah SWT meridhoinya menjadi salah satu pemimpin di Indramayu, dia berjanji akan sering mendengar dan berkomunikasi dengan para petani. Dengan demikian, dia bisa menangkap aspirasi para petani.


Mendengar jawaban Ratnawati, para petani pun mengungkapkan perasaan senangnya. "Insya Allah Ibu Ratna, kami pun sebagai petani tidak akan lupa kepada Ibu. Kami semua berdoa, semoga Ibu Ratna bersama Bapak Sholihin terpilih pada 9 Desember nanti," tegas Taufik.

Hal senada diungkapkan ketua kelompok petani jeruk, Abah Wartim. Dia menyatakan, para petani tidak akan lupa kepada Ratnawati.

"Saya juga tak perlu mengajari para petani apa yang harus dilakukan pada 9 Desember nanti,’’ cetus Abah Wartim.

Utama

AHY Tegaskan Tuduhan Dirinya Dalangi Demo UU Ciptaker Sangat Menyakiti Hati Nurani Rakyat

Jakarta : Ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono  membaca headline Koran Tempo dan Kompas hari ini. Kedua harian nasional itu m...